Journal Universitas Halmahera
Abstrak
OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF PANCASILA
Usak
Di tengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali bahaya kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik outsourcing yang secara ekonomi dan moral merugikan pekerja/buruh. Outsourcing adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan/penyedia jasa pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Perusahaan outsourcing biasanya membuat perjanjian kontrak dengan pekerja apabila ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kontrak tersebut biasanya hanya berlaku selama pekerjaan masih tersedia, dan apabila kontrak atas pekerjaan tersebut telah berakhir, maka hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing juga berakhir. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengartikan hubungan industrial, adalah suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.