Journal Universitas Halmahera
Abstrak
PERADILAN PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEBENARAN MATERIL
Ernest Sengi
Sistem Peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme peradilan yang diciptakan untuk menjalankan proses penegakan hukum khususnya penegakan atas pelanggaran hukum pidana. Di sadari bahwa menegakan hukum bukanlah suatu hal yang mudah atau tidak sekedar dipahami bahwa jika ada orang yang melanggar hukum, ditangkap dan dijatuhi hukuman atau dengan kata lain menegakan hukum sama dengan sekedar menegakan norma perundang-undangan. Melainkan, menegakan hukum merupakan penegakan sebuah nilai. Dalam mencari nilai itulah, semua pihak wajib terlibat dalam proses penegakan hukum tidak hanya aparat penegak hukum. Di Indonesia diakui bahwa dalam peradilan pidana ada tahapan-tahapan atau mekanisme untuk sampai pada suatu keputusan menyatakan seorang bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Tahapan-tahapan tersebut lazimnya dikenal dengan istilah Criminal Justice System dimana lembaga yang bertugas menjalankannya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di bawah payung peraturan perundang-undangan; meskipun dalam berbagai literatur hukum Advokat dan Pemasyarakatan juga dimasukan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hal yang perlu dipahami bahwa sistem peradilan pidana ini dibentuk untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang hakiki. Dengan demikian semua lembaga yang telah dibentuk sudah seharusnya bekerja secara profesional dan menghindari sifat ego sektoral. Fakta membuktikan bahwa sering kali terjadi perbedaan pendapat antar lembaga-lembaga tersebut yang berujung pada tidak maksimalnya tujuan dari peradilan pidana. Tulisan ini hendak mengingatkan kita kembali khusunya para penegak hukum bahwa sistem peradilan pidana yang telah diciptakan semuanya saling berhubungan dimana jika salah satu lembaga gagal menjalankan fungsinya, maka tujuan akhirnyapun dipastikan akan gagal.