Journal Universitas Halmahera
Abstrak
Studi Implementasi Pelayanan Publik dalam Menyambut Adipura 2019, Melalui Deklarasi Halmahera Utara Bersih
Yunita Ngawaro dan Simson Tondo
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sudah semestinya memberikan pelayan publik yang baik bagi masyrakat yang berada di wilayah administrasinya. Pelayanan publik sangatlah penting, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Pelayanan dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat di tiap daerah. Melalui deklarasi “Halmahera Utara Bersih” sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura, pemerintah kabupaten Halmahera Utara di tuntut untuk memberikan pelayanan kepada masyrakatnya. Oleh sebab itu, koardinasi atas pelaksanaan itu harus di implementasikan melalui pelayanan publik. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara melalui deklarasi Halmahera Utara Bersih, dan Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui deklarasi Halmahera Utara Bersih yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dan dianalisa dengan menggunakan Deskriftif Kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka diketahui bahwa, Program deklarasi Halmahera utara bersih ini hanya sebagai formalitas saja bagi pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara, karena tidak ada bukti kongkrit yang disampaikan melalui pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyrakat. Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, peneliti menilai bahwa pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara belum maksimal dan belum cukup menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. karena belum adanya kordinasi antara instansi baik itu dari dinas hingga kecamatan di kabupaten Halmahera Utara terkait kebijakan.