Journal Universitas Halmahera
Abstrak
Peran Komisi Yudisial dalam Mengatasi Mafia Peradilan di Indonesia
Lilian G. F. Apituley
Berbagai kalangan berpendapat bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara pada ketidak-jelasan konsep yang dibangun dalam UUD 1945. Karena tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi Negara, selain kelemahan-kelemahan yang ada dalam UUD 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kekuasaan eksekutif sangat besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai sehingga UUD 1945 bisa disebut executive heavy. Lahirnya KY dari rahim konstitusi dilatar-belakangi oleh adanya kebutuhan untuk membangun sistem pengawasan hakim yang lebih efektif dan konstruktif. Hal ini dikarenakan mekanisme pengawasan hakim oleh MA mengandung sejumlah kelemahan yaitu sangat bersifat tertutup, tidak accountable, dan cenderung mengedepankan esprit de’corps. Dan hal ini diakui jelas oleh MA. Dengan demikian bila tetap seperti ini maka proses judicial corruption tetap bertumbuh subur dalam institusi pengadilan. Faktor lain yang mendorong kehadiran KY yaitu, untuk membangun sistem seleksi hakim agung yang lebih objektif, transparan dan partisipatif. Kehadiran KY dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah agar masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.
Katakunci: komisi yudisial, wewenang, mafia peradilan.